Tugas Pemerintah Daerah
Tugas Pemerintah Daerah

Kalimat.ID – Tugas Pemerintah Daerah – Ketika duduk di bangku Sekolah Dasar ini mungkin telah dikenalkan oleh para guru-guru mengenai dasar-dasar negara dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimana pada pelajaran ini kita dikenalkan mulai dari lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia. Kemarin telah saya paparkan mengenai tugas dari DPRD, ya mungkin hampir sama karena sama-sama di sebuah wilayah daerah.

Tugas pemerintah daerah, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai keterkaitan di dalamnya. Tugas pemerintah ini tidak hanya dilaksanakan oleh lembaganya saja, namun semua masyarakat di daerah tersebut harus taat tentang apa yang sudah di tetapkan. Selain itu, Tugas pemerintah daerah yaitu menetapkan suatu perkara yang ada di sebuah wilayah daerah.

Nah, buat kamu yang masih bingung mengenai penjelasan diatas mengenai tugas pemerintah daerah akan saya ulas lebih lengkap pada artikel ini. Sehingga kamu akan jauh lebih paham mengenai tugas pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah, dan kewenangan pemerintah daerah serta hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tugas Pemerintah Daerah, Kewenangan, Kewajiban dan Hak-hak

Dalam berjalannya tugas pemerintah daerah ini terlaksana oleh beberapa lembaga yang ada di dalamnya. Salah satunya Kepala Daerah yang nantinya dibantu dengan seorang wakil Kepala Daerah untuk wilayah Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Kabupaten dipimpin oleh Bupati, dan Kepala Daerah dipimpin oleh Walikota. Masa jabatan kepala daerah ini sekitar 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan setelahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan.

Hal ini tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 yang telah menjelaskan mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada artikel ini saya akan mengulas lengkap mengenai keempat pokok hal tersebut. Berikut penjelasannya mengenai Pemerintah Daerah dibawah ini !

Tugas Pemerintah Daerah

Tugas pemerintah daerah ini terdiri dari 11 diantaranya yaitu :

  1. Menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat.
  2. Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia.
  3. Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
  4. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan masih banyak lagi.
  5. Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten kota yang menjadi tugas dan kewenangannya.
  6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah ataupun swasta.
  7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten ataupun kota.
  8. Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
  9. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melauli pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
  10. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia
  11. Bisa membentuk layanan terpadu satu atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten atau kota.

Tugas Kepala Pemerintah Daerah

  • Dalam sebuah pemerintah daerah ini dipimpin oleh Kepala Daerah. Untuk itu, Kepala Daerah ini mempunyai beberapa tugas diantaranya yaitu :
  • Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
  • Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  • Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepala DPRD untuk dibahas bersama DPRD dan menyusun serta menetapkan RKPD
  • Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepala DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dalam menetapkannya.
  • Mewakili Daerahnya di dalam maupun luar pengadilan dan bisa menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
  • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Tugas Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah ini terdiri dari berbagai kewenangan. Akan tetapi kewenangan dan tugas dilarang dilaksanakan apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenangan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah.

Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sementara dan tidak ada wakilnya, maka sektretaris daerah melaksanakan tugas-tugas dari Kepala Daerah. Dibawah ini ada 5 wewenang Kepala Daerah sebagai berikut :

  1. Mengajukan rancangan Perda
  2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
  3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
  4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah ataupun masyarakat.
  5. Melaksanakan weweang lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam perundang-undangan.

Tugas Wakil Kepala Daerah

Pada jaman dahulu bahwa tugas seorang wakil kepala daerah hanya digariskan secara umum yakni membantu tugas kepala daerah atau menggantikan tugas kepala daerah apabila sedang berhalangan. Oleh karena itu munculah tugas bahwa seorang wakil kepala daerah hanya bertugas menjadi pengganti kepala daerah. Undang-undang nomer 32 Tahun 2004 menggariskan tugas-tugas wakil kepala daerah secara lebih spesifik.

Pasal 26 ayat 1 telah menjelaskan rincian tugas–tugas wakil kepala daerah antara lain :

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
  2. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
  3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
  4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten ataupun kota.
  5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
  6. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
  7. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bila diatas saya sudah menjelaskan tugas-tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kali ini pembahasan selanjutnya saya akan mengulas mengenai kewajiban-kewajibannya. Dimana pada Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari 7 diantaranya yaitu :

  • Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
  • Melaksanakan program strategis nasional.
  • Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
  • Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Mengembangkan kehidupan dmeokrasi.
  • Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ini bahwa kepala dan wakil daerah mempunyai 2 hak. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu :

  • Hak Protokoler -> merupakan salah satu hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi ataupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  • Hak Keuangan – > merupakan salah satu hak yang mengenai gaji pokok, tunjangan jabatan, dan masih tunjangan yang lainnya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini yang terkena sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler dan hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan suami atau istri.

Nah, itulah diatas yang sudah saya jelaskan berguna untuk mengingatkan kembali tentang materi pelajaran Pendidikan Kewarganeraan. Semoga dengan adanya artikel ini dapat menambah wawasanmu dalam mengenal Tugas Pemerintah Daerah dengan lengkap. Nantikan artikel selanjutnya yang akan membahas mengenai pendidikan lainnya !

Komentar disini