Tugas MPR: Wewenang, Hak dan Fungsi Fungsinya

Tugas MPR

Kalimat.ID – Tugas MPR – Dalam sebuah negara tentu terdapat lembaga atau bagan yang memiliki peran cukup penting. Sebagaimana saat kita sekolah telah dikenal oleh guru tentang bagan-bagan yang ada di negara. Termasuk dengan lembaga negara yang ada di Indonesia ini.

Lembaga negara ini sendiri terdiri dari beberapa bagian dan mempunyai tujuan masing-masing. Salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu lembaga legislatif bikameral yang bisa dibilang cukup tinggi. Pasalnya, MPR merupakan lembaga tinggi yang ada pada sistem ketatanegaraan di sebuah negara.

Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan lengkap mengenai Tugas MPR. Tidak hanya tugas-tugasnya saja, karena disini saya bakal mengupas dengan tuntas beserta hak, wewenang, dan fungsi dari lembaga tinggi ini. Temukan penjelasan yang tidak pernah diajarkan oleh guru kamu dengan membaca artikel ini sampai selesai yaa !

Tugas MPR, Wewenang, Hak, dan Fungsi-Fungsinya

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan MPR, merupakan lembaga tinggi negara di bidang legislatif dalam sistem ketatanegaraaan.

Nah, untuk tugas MPR dalam bidang legislatif ini adalah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Sementara untuk wewenang MPR ini sendiri mengangkat presiden dan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Sebelum saya menjelaskan mengenai tugas mpr, dan lain-lain, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai sejarah MPR. Bisa dikatakan asal usul terbentuknya lembaga tinggi negara ini. Sehingga, disini kamu tidak hanya mengetahui tugas-tugasnya saja melainkan semua aspek yang berkaitan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri.

Sejarah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Sejarah Indonesia ini dimulai pada saat bangsa yang dapat dikatakan masih muda dalam menyusun sebuah pemerintahan. Dimana pada penyusunan tersebut sudah terjadi sejak tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Tidak hanya itu saja, dulunya negara pun menyusun mengenai administrasi negara dan juga politik.

Beberapa minggu sebelumnya dari penggalian dan perkembangan budaya, bahwa negara Indonesia ini sendiri telah menciptakan sebuah ideologi Pancasila. Keesokan harinya, dimana sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen ini baru ditetapkan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia inilah yang telah menetapkan pada hari esoknya yaitu 18 Agustus 1945.

Semua sudah diatur dengan beberapa macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara sampai Lembaga Tinggi Negara. Dimana pada lembaga-lembaga negarao telah memiliki konsepsi dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Salah satunya adalah mengedepankan prinsip dmeokrasi perwakilan telah di tuangkan secara utuh di dalamnya, sebagaimana perwujudan dari sila keempat.

Untuk pertama kalinya di lontarkan oleh Bung Karno mengenai kehendak dalam menelan mentah-mentah terhadap aspirasi rakyat pada sistem perwakilan. Hari itu bertepatan pada tanggal 1 Juni Tahun 1945.

Selain itu, ada pula yang mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara oleh Muhammad Yamin. Bahkan Soepomo pun ikut berperan penting dengan mengutarakan bahwa Indonesia Merdeka dengan prinsip bermusyawarah.

Istilah tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan. Dimana ide tersebut telah di dasari oleh prinsip kekeluaragaan. Hal ini berarti pada masing-masing keluarga dapat memberi sebuah pendapat.

Badan Permusyawaratan ini telah berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rapat Panitian Perancang Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Soepomo.

Hal ini berdasarkan anggapan bahwa majelis tersebut adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Dimana anggotanya terbagi menjadi seluruh wakil daerah, seluruh wakil golongan dan juga sluruh wakil rakyat. Konsepsi inilah yang terjadi dalam penetapan yang ada pada Sidang PPKI di sebuah acara pengesahan UUD RI 1945 (pra Amandemen).

Fungsi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Setelah mengenal singkat sejarah MPR, tentu yang menjadi sebuah pertanyaan adalah Apa Fungsi MPR ?

Fungsi MPR ini terbagi menjadi 2 yang berdasarkan susunan keanggotaan MPR. Kedua keanggotaan tersebut dipilih secara langsung melalui pemilu yaitu DPD dan DPR. Sebelum dan sesudah adanya amandemen UUD Tahun 1945, ini adalah salah satu fungsi MPR.

Dibawah ini akan saya jelaskan mengenai kedua fungsi MPR yang penjelasannya kurang lengkap dan bahkan tidak diajarkan ketika duduk di bangku sekolah.

Sebagai Pemegang Kekuasaan Legislatif

Menyusun dan membuat undang-undang sesuai dengan aspirasi rakyat yang ditafsirkan dalam undang-undang inilah fungsi MPR. Sehingga, hal inilah membuat munculnya peraturan perundanga-undangan yang baru. Hal ini bisa mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia secara menyeluruh.

MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Jalannya Pemerintah

Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan yang dipegang oleh Kekuasaan Eksekutif. Presiden (pemimpin negara) yang memegang kekuasaan tersebut. MPR mampu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pada kekuasaan dengan adanya fungsi tersebut.

Dimana apabila penyalahgunaan kekuasaan yang di punya Presiden lebih condong untuk menindas ataupun merugikan rakyat.

Tugas MPR, Wewenang, dan Hak-Haknya

Setiap dibentukan lembaga yang ada pada sebuah negara, tentu memiliki tugas dan hak yang dimiliki. Karena tanpa adanya unsur tersebut, lembaga apapun takkan berjalan dan bahkan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, selain dari tugas mpr juga terdapat wewenang beserta hak.

Secara umum, Tugas MPR, Wewenang, Haknya terdiri dari sebagai berikut :

  • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar.
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan pada saat masa menjabat.
  • Memutuskan usul DPR menurut putusan dari lembaga Mahkamah Konstitusi dalam memberhentkan Presiden dan Wakil pada masa jabatannya.
  • Melantik Wakil Presiden menjadi presiden jika presiden tidak dalam melaksanakan kewajibannya ketika beliau menjabat.
  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden menurut hasil dari pemilu (pemilihan umum).

Jika tugas mpr, wewenang dan haknya diatas masih belum di mengerti? Berikut akan berikut ulasannya secara detail.

Menetapkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar

Tugas MPR yang pokok yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Dimana lembaga tinggi ini mempunyai wewenang dalam mengubah pasal-pasal pada UUD 1945. Namun, usulan perubahan undang-undang wajib diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR karena memang ini menjadi syarat wajibnya.

Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu

Pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pada hasil pemilu presiden yang dilaksanakan sebelumnya, dimana pelantikan ini menjadi bagian yang dasar. Jadi, Ketua MPR ini yang bakal melantik Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihannya.

Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Ketika Menjabat

Selain tugas MPR yang sudah saya singgung, bahwa lembaga ini pun memiliki wewenang dalam memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan usulan DPR. Hal ini sudah tercantum sebagaimana yang ada di UUD 1945.

Mengangkat Wakil Presiden menjadi Presiden Ketika Berpergian

Tugas MPR yang keempat yaitu mengangkat wakil presiden menjadi presiden jika presiden lagi sedang berpegian. Hal ini kerap terjadi ketika presiden memutuskan diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan kewajibannya. Misalnya beliau meinggal dunia atau hanya sakit semata.

Mengangkat Wakil Presiden Baru Apabila Kekosongan Wakil Presiden

Tugas MPR kelima yaitu Presiden menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dari dua calon. Hal ini pun sama, seringkali terjadi jika didapati kekosongan pada jabatan.

Itulah diatas penjelasan lengkap mengenai lembaga tinggi negara atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dimana yang biasanya disingkat dan lebih familiar dengan sebutan MPR. Semoga dengan ulasan artikel saat ini dapat menambah wawasan kalian dalam mengenal lembaga negara terutama Tugas MPR.