Tugas Mahkamah Konstitusi: Wewenang dan Fungsinya

Tugas Mahkamah Konstitusi
Tugas Mahkamah Konstitusi

Kalimat.ID – Tugas Mahkamah Konstitusi – Pada saat kita sekolah dasar (SD) tentu sudah diperkenalkan oleh guru pengajar tentang Negara Indonesia. Pasalnya, dalam sebuah negara ini ada seorang yang membantu segala urusan sebuah negara. Salah satunya Mahkamah Konstitusi ini juga salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting di Indonesia.

Tahukah kamu apa itu Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi merupakan seorang yang mempunyai kekuasaan kehakiman dengwan kewenangannya, yang sudah diatur dalam konstitusi dan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang mengadili orang atau badan seperti Mahkamah Agung. Akan tetapi, tugas Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili sistem dan institusi negara.

Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kepada kamu dalam mengenal lebih tentang Tugas Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu saja, karena pada artikel ini kamu akan mendapatkan informasi mengenai Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Fungsi Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jelasnya dan agar tidak panjang lebar dalam berkata-kata, mari kita pelajari bersama mengenai Tugas Mahkamah Konstitusi ini.

Tugas Mahkamah Konstitusi Lengkap dengan Wewenang dan Fungsinya

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan mengenai hasil Pemilu. Biasanya Mahkamah Konstitusi ini baru bisa mengadili dalam urusan kasus-kasus Impeachment (Peradilan Orang). Orang-orang ini tidak lain adalah Presiden dan juga Wakilnya.

Apabila memang hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang menggelar forum previlgeatum atau pengadilan khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden. Biasanya Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan impeachment tersebut dan hasilnya akan diserahkan kepada MPR untuk mencabut jabatannya, asalkan Presiden beserta wakil presiden ini terbukti melanggar konstitusi.

Lantaran, Apa saja sih tugas mahkamah konstitusi yang sebenarnya ?

1. Tugas Mahkamah Konstitusi

Pada dulunya Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah melakukan banyak hal seperti membatalkan dan memberikan sebuah pernyataan bahwa tidak mempunyai kekuatan dalam ikatan hukum.

Pasalnya, hal tersebut sudah terjadi sejak Mahkamah Konstitusi ini berdiri pada tahun 2003. Permasalahan 77/PUU-IX/2011 mengenai tes uji undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara, sebagaimana telah tercantum pada UUD 1945.

Dalam perkara 77/PUU-IX/2011 mengenai pengujian undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara terhadapat Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Salah satu undang-undang yang diuji yang kemudian menjadi perkara pengujian undang-undang (PUU).

Nah, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai beberapa tugas diantaranya yaitu :

  1. Mencari bukti sebuah permasalahan dengan mengenai pejabat negara, pejabat pemerintah, dan juga warga masyarakat.
  2. Melakukan pengujian terhadap Undang-undang Dasar 1945.
  3. Memberikan keputusan terhadap pendapat Dewan perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD 1945.
  4. Mengambil keputusan sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan pada UUD 1945.
  5. Mengeluarkan keputusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau Pemilu.
  6. Mengeluarkan keputusan pembubaran partai politik.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi ini pun hampir sama dengan lembaga lainnya yang mempunyai beberapa kewenangan dalam sebuah negara. Nah, saya sudah meringkas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 5 wewenang yaitu :

Menguji UU Terhadap UUD 1945

Yang pertama ini adalah kewenangan yang paling penting daripada yang lainnya berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. Kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusi undang-undang inilah isi dari UUD 1945 tersebut. Hal ini bisa dikatakan paling banyak mendapat perhatian di dunia ilmu pengetahuan ialah globalisasi.

Saat ini, yang mana hukum peradilan wajib tegak setegak-tegaknya dengan begitu nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dalam segi hukum akan terbentuk.

Memutuskan Pendapat DPR Tentang Dugaan Pelanggaran dari Presiden ataupun Wakil Presiden

Memutuskan segala permasalahan sengketa penuntutan pertanggung jawaban presiden dan wakil presiden dalam istilah resmi UUD 1945 yang diberikan sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi.

Dimana MK ini untuk memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden ini sudah melakukan pelanggaran hukum negara yakni pengkhianatan terhadap negara, melakukn tindakan korupsi yang mempunyai dampak korupsi bagi negara dan masyarakat. Atau bisa jadi perbuatan buruk yang menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD.

Selain itu juga meninggalkan tugas presiden dan wakil presiden beserta fungsi serta kewenangannya.

Memutuskan Sengketa Pendapat

Berbicara tentang sengketa dalam segala hal kewenangan lembaga konstitusi negara ialah adanya perbedaan pendapat ataupun pemikiran yang disertai persengketaan lainnya terhadap kewenangan setiap lembaga negara itu.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat sistem hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya dalam menganut prinsip check and balance. Arti dari prinsip ini adalah sederajat tetapi saling mengendalikan satu dengan yang lainnya.

Memutuskan Persilisihan Hasil Pemilu

Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum mempunyai tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum itu terdiri dari 3 diantaranya lain sebagai berikut:

  • -Pasangan calon presiden dan wakil presiden.
  • -Partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.
  • -Para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD.

Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Kebebasan Partai Politik dalam berpartai merupakan cerminan kebebasan manfaat organisasi dalam masyarakat dan bernegara dalam berserikat yang dijamin dalam pasal 28 ayat 3 UUD 1945.

Oleh sebab itu, setiap orang sesuai dengan ketentuan UU bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan parpol. Hal tersebut dikarenakan pembubaran parpol bukan oleh anggota partai politik yang bersangkutan adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.

3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi ini pun hampir sama dengan lembaga lainnya yang mempunyai beberapa fungsi dalam sebuah negara. Nah, saya sudah meringkas mengenai fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

  1. Apabila terjadi sengketa terhadap hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak memutuskan sengketa tersebut.
  2. Melakukan pengawalan konstitusi di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa Mahkamah Konstitusi wajib melakukan penegakan konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Melakukan putusan pembubaran suatu partai politik terhadap dasar alasan tertentu.
  4. Menjaga dan menjamin terjadinya penyelenggaraan konstitusionalitas hukum.
  5. Melaksanakan mengenai keputusan sengketa yang terjadi oleh lembaga satu dengan lainnya.
  6. Melaksanakan tes uji terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Tahun 1945.

Selain diatas ada juga fungsi Mahkamah Konstitusi lainnya diantaranya yaitu :

Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap hukum konstitusi sebagai dokumen yang berisikan perlindungan HAM berdasarkan undang-undang sebagai contohnya dan selainnya adalah dokumen yang harus dihormati dan dilaksanakan. Konstitusi menjadim hak-hak tertentu milik rakyat yang tidak bisa diganggu gugat.

Sebagai Penafsir Konstitusi

Fungsi yang kedua yaitu menjadi penafasit konstitusi yaitu memutuskan perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain ini merupakan aturan dalam hukum, sehingga konstitusi adalah wilayah kerja seorang hakim.

Sebagai Pengawal Konstitusi

Dalam hal pegawai konstitusi ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi yang biasanya disebut dengan the guardian of constitution. Fungsi ini yaitu sebagai menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kreativitasn, kecerdasan, dan wawasan ilmu yang luas dan kearifan tinggi sebagai seorang negarawan yang peduli akan hukum konstitusi.

Sebagai Penegak Demokrasi

Berbicara mengenai demokrasi ini harus kita melakukan dengan menegakkan sejujur dan seadil nya untuk negara Indonesia ini. Dalam hal inilah Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas menjaga agar terciptanya pemilihan umum yang adil dan jujur yang termasuk juga fungsi dari Mahkamah konstitusi itu sendiri.

Nah, itulah diatas yang bisa saya jelaskan mengenai pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN atau Ppkn ini. Semoga dengan adanya artikel ini dapat menambah wawasan kamu mempelajari lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi ini. Nantikan artikel lainnya yang akan membahas lebih menarik dan mendidik.

Komentar disini