Tugas Mahkamah Agung: Fungsi dan Wewenangnya

Tugas Mahkamah Agung
Tugas Mahkamah Agung

Kalimat.ID – Tugas Mahkamah Agung – Ketika kita sekolah Dasar (SD) tentu sudah diajarkan oleh guru mengenai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Akan tetapi, penjelasan yang diberikan oleh guru saat SD ini tidak begitu lengkap. Mengapa? Karena penjelasan yang diberikan dasarnya umum saja.

Termasuk dengan salah satu lembaga yang bernama Mahkamah Agung. Lembaga satu ini pun sama dengan lembaga lainnya yang mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Nah, di SD ini tentu tidak begitu lengkap dan rinci mengenai tugas-tugas Mahkamah Agung ini dikarena alasannya belum cukup umur.

Namun, adik-adik yang mengunjungi website ini akan menemukan informasi yang jauh lebih mendalam daripada pelajaran yang diajarkan di sekolah. Karena pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai Tugas Mahkamah Agung dengan lengkap berdasarkan undang-undang. Untuk itu, marilah kita mengenal tugas mahkamah agung sebagai berikut ini!

Tugas Mahkamah Agung Lengkap dengan Fungsi dan Wewenangnya

Tugas Mahkamah Agung dan fungsinya di Indonesia menurut undang-undang yang berlaku ialah melindungi kesatuan hukum yang telah ada. Sementara wewenang Mahkamah Agung ialah melakukan pengawasan atas jalannya peradilan yang baik.

Semuanya menjadikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang wajib memelihara hukum yang berlaku supaya tetap sejalan sebagaimana dengan kesadaran dan keadilan rasa seorang rakyat.

Hal tersebut ini menjadi salah satu kelebihan Indonesia di maa dunia Internasional. Dengan wewenang-wewenang tersebut, Mahkamah Agung sekaligus bisa mengarahkan jalannya hukum pada citra hukum bangsa Indonesia. Selain itu juga menerapkan fungsi mahkamah Agung dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Nah, setelah mengerti penjelasan mengenai pengertian Mahkamah Agung yang sudah saya sampaikan. Tentu hal ini dapat menjadikan kita mempunyai angan-angan mengenai Tugas Mahkahmah Agung yang berdasarkan fungsinya. Berikut saya akan menjelaskan pada pembahasan dibawah ini !

Tugas Mahkamah Agung yang Utama Berdasarkan Fungsinya

Tugas Mahkamah Agung menurut undang-undang sekaligus berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 6 bagian. Fungsi-fungsi tersebut ialah:

1. Fungsi Peradilan

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertingg, Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang mempunyai tugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga supaya semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil dan tepat.

b. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan adalah uji materil, yaitu salah satu wewenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundangan dibawah Undang-undang mengenai hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Dimana penjelasan ini saya dapatkan berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.

c. Disamping tugasnya menjadi Pengadilan Kasasi, Mahkamah aku juga mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa mengenai kewenangan mengadili.

  • Selain itu juga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sudah tercantum berdasarkan undang-undang Pasal 28,29,30,33, dan 34 Undnag-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985.
  • Terakhir yaitu semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia yang menurut peraturan berlaku. Hal ini sudah tercantum pada undang-undang Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985.

2. Fungsi Pengawasan

  1. Mahkamah Agung pun melakukan pengawasan mengenai 2 hal yaitu :
  • Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan. Hal ini sudah tercantum pada undang-undang Pasal 36 undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.
  • Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman. Tugas tersebut meliputi memeriksa, menyelesaika setiap perkara yang diajukan kepadanya, menerima, dan mengadili. Hal ini pun sudah tercantum pada undang-undang Pasal 32 undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.

b. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan supaya peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksan dan memutuskan perkata. Hal ini sudah tercantum pada undang-undang Pasal 4 dan Pasal 10 undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970.

3. Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung bisa membuat peraturan acara sendiri sebagaimana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang telah tercantum pada Undang-undang.

b. Mahkamah Agung bisa mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang mengenai Mahkamah Agung sebagai pelengkap.

Hak ini untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Penjelasan ini sudah tertulis pada undang-undang Pasal 27 undang-undang No 14 Tahun 1870 dan Pasal 79 undang-undang No 14 Tahun 1985.

4. Fungsi Nasihat

a. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 undang-undang No 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana yang tertulis pada undang-undang Pasal 38 undang-undang No 14 Tahun 1985 perihal Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain yang sebagaimana tercantum pada Pasal 37 undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985.

Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi sebagaimana yang tertulis pada undang-undang Pasal 35 undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985.

Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 Ayat 1, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.

Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

5. Fungsi Administrasi

a. Mahkamah Agung berwenang mengatus tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan. Penjelasan ini berdasarkan undang-undang No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Badan-badan Peradilan yang meliputi ; Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 10 Ayat 1 undang-undang nomor 35 Tahun 1999 yang telah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tuga utama untuk menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang menurut Pasal 2 Ayat 2 undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 dan Pasal 38 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung bisa diserahi tugas dan kewenangan lain yang sebagaimana sudah tertulis pada undang-undang.

Wewenang Mahkamah Agung

Sesuai dengan tugas Mahkamah Agung diatas, bahwa wewenang Mahkamah Agung ini terdiri dari 4 kewenangan yang sebagaimana Dasar Hukum Mahkamah Agung. Berikut wewenang Mahkamah Agung:

  1. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
  2. Mengadili pada tingkat kasasi.
  3. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan pengampunan atua grasi dan rehabilitasi.
  4. Menguji peraturan perundang-undangan dibawha undang-undang terhadap undang-undang.

Dasar hukum Mahkamah Agung

Dasar hukum lembaga negara Mahkamah Agung ini terdiri dari 3 yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dengan beberapa Pasal yaitu:

  1. Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  3. Pasal 24A ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Nah, itulah diatas yang sementara bisa saya jelaskan mengenai lembaga tertinggi negara yaitu Mahkamah Agung. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kamu dalam menambah wawasan mengenai tugas-tugas pada setiap lembaga Indonesia. Tunggu artikel selanjutnya yang lebih mendidik.