Tugas Komisi Yudisial: Pengertian dan Wewenangnya

tugas komisi yudisial
tugas komisi yudisial

Kalimat.ID – Tugas Komisi Yudisial – ketika kita duduk di bangku SD (Sekolah Dasar), pastinya sudah di kenalkan oleh guru mengenai pemerintah. Ya, benar saja bahwa ketika kita sekolah adik-adik di kenalkan oleh unsur struktur lembaga pemerintahan.

Salah satunya yaitu bahwa ada pemerintah yang bernama Komisi Yudisial. Tahukah kamu apa itu Komisi Yudisial? Komisi Yudisial yang biasanya disingkat KY, merupakan lembaga tertinggi di sebuah negara.

Bagaimana tidak, bahwa Komisi Yudisial ini mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan dalam rangka menjaga serta menegakkan hukum. Selaku dasar hukum KY yang sudah diatur dalam undang-undang ini merupakan salah satu tugas dan wewenangnya.

Nah, pada kesempatan kali ini buat adik-adik yang masih belum mengerti atau baru mengenal Komisi Yudisial bisa membaca lebih lanjut artikel ini. Karena disini, saya akan mengulas tidak hanya pengertian dari Komisi Yudisial itu sendiri. Namun, saya akan mengulas lengkap beserta Tugas Komisi Yudisial dan Kewenangan Komisi Yudisial di bawah ini !

Tugas Komisi Yudisial Lengkap dengan Pengertian dan Wewenangnya

Tugas Komisi Yudisial ini merupakan salah satu tugas yang juga sangat mempunyai peranan penting dalam sebuah negara. Pasalnya, peraturan yang di buat oleh Negara sudah disah kan dan dibuat dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dikarenakan supaya tidak merugikan pihak manapun dan bisa memberikan hal yang baik bagi Negara.

Tugas Komisi Yudisial ini mempunyai kekuasaan yang bisa menangani hukum-hukum ada di negara Indonesia tanpa adanya perbedaan. Oleh karena itu, ada sebuah pengertian mengenai Komisi Yudisial yang akan saya ulas pada pembahasan selanjutnya dibawah ini !

Pengertian Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah suatu lembaga yang mempunyai sifat mandiri dengan wewenang di dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, pun mempunyai wewenang lain di dalam rangka menjaga serta menegakkan suatu martabah, perilaku hakim, keluhuran, dan kehormatan dalam sebuah pemerintah.

Komisi Yudisial ini dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 yang bertujuan untuk bisa memenuhi harapan masyarakat akan kekuasaan hakin yang transparan, partisipatif, dan merdeka.

Dalam pembentukan Komisi Yudisial ini diawali dengan adanya suatu kesepatakan untuk bisa melakukan suatu pemindahan wewenang seperti administrasi, personel, keuangan, dan organisasi. Dimana pada pengadilan dari suatu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung (MK).

Susunan dari anggota Komisi Yudisial terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang bisa merangkap sebagai anggota. Anggotanya sendiri terdapat 7 orang yang semua berasal dari pejabat Negara seperti akademisi hukum, praktisi hukum, anggota masyarakat, dan hakim. Anggota Komisi Yudisial bisa diangkat dan diberhentikan pun oleh presiden dengan melewati persetujuan DPR.

Tugas Komisi Yudisial dan Wewenang

Apa sih Tugas Komisi Yudisial dan Kewenangannya? Sebenarnya Tugas Komisi Yudisial dan wewenangnya ini sudah diatur dalam UUD 195. Tidak hanya itu saja, karena Tugas Komisi Yudisial dan Wewenangnya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, dibawah ini akan saya paparkan mengenai Tugas Komisi Yudisial dan Wewenangnya !

Tugas Komisi Yudisial

Dibawah ini akan saya jelaskan mengenai Tugas Komisi Yudisial yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20. Dimana ada 4 Tugas Komisi Yudisial seperti UU yang telah diatur yaitu :

1. Dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, perilaku hakim, dan keluhuran martabat ini memiliki beberapa tugas diantaranya yakni :

  • Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
  • Mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, serta badan hukup yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim.
  • Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  • Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  • Melakukan verifikasi, investigasi, dan klarifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.

2. Selain tugas Komisi Yudisial yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tugas Komisi Yudisial pun memiliki tugas dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum pada ayat 1 huruf a, Komisi Yudisial bisa meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan meredam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik. Selain itu pula menjadi pegangan Perilaku Hakin oleh Hakim.

4. Aparat penegak hukum harus untuk menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisian yang sudah tertulis pada ayat 3.

Selain itu, menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang sudah tercantum di dalam pasal 13 huruf a. Isinya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR dalam mendapatkan persetujuan, oleh karena itulah Tugas Komisi Yudisial sebagai berikut :

  • Melakukan pendaftaran calon hakim agung.

Dalam melakukan pendaftaran calok agung keterkaitan perguruan tinggi pun sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran hakim agung. Selain itu pun manfaat organisasi dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi terhadap calon hakim agung. Hal tersebut mempunyai tujuan sebagai mengurangi dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat dan pemerintah dalam penetapan hakim agung sebagaimana tercantum pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004.

  • Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Diajukan Komisi Yudisial ke Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial mengajukan tentang 3 orang nama dari calon-calon hakim agung kepada DPR dalam setiap 1 lowongan setiap Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Setelah itu, DPR akan menyelenggarakan proses fit and propert test untuk memilih dan menetapkan Hakim Agung yang terpilih. Proses ini paling lama 30 hari sejak nama tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial.

  • Menetapkan calon hakim agung.

Setelah melakukan seleksi calon Hakim Agung kemudian Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 orang nama calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap lowongan Hakim Agung. Penetapan calon Hakim Agung dilakukan dengan pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial secara musyawarah dalam mencapai mufakat dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno.

  • Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.

Ada 3 kriteria yang dibutuhkan oleh panitia seleksi untuk memenuhi beberapa prinsip prosedur seleksi antara lain :

  1. Fair dan Bersih -> semuanya dalam kandidat wajib melalui proses yang sama dan mendapatkan perlakukan baik dalam memenuhi syarat administrasi ataupun pada tahap memenuhi syarat yang lain.
  2. Transparan -> Merupakan salah satu proses seleksi yang harus terbukan yang artinya bahwa semua kriteria dan proses seleksi bisa diketahui dan diakses dengan mudah oleh semua calon dan warga masyarakat yang telah tercantum pada hak dan kewajiban warga negara Undang-Undang 1945.
  3. Akuntabel -> Tahapan seleksi wajib menggunakan metode dan teknik seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wewenang Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan adanya peraturan yang tertulis dalam UU, hal ini menyebutkan bahwa Wewenang Komisi Yudisial diantaranya :

  • Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH.
  • Mengusulkan pengangkatan hakim agung ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR dalam mendapatkan persetujuan.
  • Menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim KEEPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
  • Menjaga dan menegakkan kehormatan, perilaku hakim, dan juga keluhuran martabat.

Nah, itulah diatas yang sudah saya paparkan mengenai Komisi Yudisial dengan Lengkap. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu adik-adik dalam mengenal lebih dalam lembaga pemerintahan. Nantikan artikel lainnya yang sangat membantu adik-adik dalam menambah pendidikannya dengan membaca di website Kalimat ID.