Beranda Pendidikan Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, Hak dan Kewajiban

tugas dpr
tugas dpr

Kalimat.ID – Tugas DPR – Dalam setiap negara ini kita dipimpin oleh lembaga pemerintahan. Sebagaimana yang telah kita dapat ilmu disaat masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) oleh guru pengajar masing-masing. Dimana lembaga negara pemerintahan ini terdiri dari beberapa bagian.

Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang biasanya disingkat dengan DPR. Dalam setiap lembaga ini didirikan berdasarkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang mempunyai maksud tertentu. Hal ini tentunya hampir sama dengan DPR yang mempunyai tugas, kewajiban, hak dan sama halnya dengan lembaga-lembaga lainnya.

Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan pada artikel ini mengenai informasi lengkap terhadap Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Disini, tempat refrensi belajar bersama yang berguna untuk anak-anak malas membaca dikarenakan sudah adanya gadget yang melekat. Akan tetapi, dengan membaca artikel-artikel dari website ini akan membantu dan menjadi solusi untuk anak-anak yang males membaca.

Tugas DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Latar belakang, Kedudukan, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Mengingat bahwa gadget adalah salah satu faktor yang membuat anak-anak malas membaca, kini dapat membaca artikel pendidikan hanya disini.

Apabila anak-anak sudah membaca artikel di dalam sini akan memudahkan anak-anak semakin bertambah ilmu pengetahuannya. Hal ini tentunya tidak kalah dalam pelajaran yang diajarkan oleh guru pengajar.

Bahkan, disini anak-anak akan memperluas ilmu pengetahuannya yang tidak sama sekali diterangkan di sekolah. Termasuk tugas DPR ini, oleh karena itu mari simak artikel ini dengan tuntas agar paham apa maksudnya dalam lembaga satu ini.

Pengertian DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif yaitu Dewan perwakilan Rakyat atau DPR.

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Tahun1945 Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3.

DPR ini menjabat hanya minimal satu tahun lagi yang akan dipilih kembali dan untuk susunan Dewan perwakilan Rakyat ini telah diatur dalam sebuah undang-undang.

Sebagaimana yang sama dengan lembaga negara lainnya yang mempunyai susunan tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta kedudukan.

Latar Belakang Lahirnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Berdasarkan sejarahnya, pada tanggal 29 Agustus 1945 yang menjadi awal mula dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Awal mulanya DPR RI ini dibuat setelah 12 hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta.

Hal ini tentu saja membuat tanggal 29 Agustus 1945 menjadi hari peresmian sekaligus sebagai tanggal dan lahir pada DPR RI.

Pertama kali sidang dalam KNIP ini telah menyusun pimpinan yang terdiri dari sebagai berikut :

  • Ketua dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo
  • Wakil Ketua l dipimpin oleh Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  • Wakil Ketua ll dipimpin oleh Mr. J. Latuharhary
  • Wakil Ketua lll dipimpin oleh Adam Malik.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kedudukan DPR yang sesuai dengan undang-undang dasar negara RI tahun 1945 Pasal 20 merupakan lembaga negara pembuat undang-undang.

Pasalnya, DPR ini menjadi suatu lembaga yang kekuasaannya sama dengan lembaga seperti MPR, MA, dan masih banyak lagi. Sebagaimana yang sudah banyak buu telah mengungkapkan perihal tersebut.

Hal tersebut sudah tercantum pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Pasal 68.

Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Seperti yang saya singgung bahwa DPR ini merupakan lembaga negara yang memegang legistafi. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Untuk lebih selengkapnya, simak penjelasannya dibawah ini !

Legislasi

Adalah fungsi yang menjadi salah satu hal yang paling mendasar dimiliki oleh lembaga legislatif pada DPR. Supaya DPR bisa membentuk peraturan perundang-undangan yang baik ini adalah salah satu tujuan dari fungsi Legislasi.

Aktivitas yang biasanya dilakukan terhadap fungsi ini yaitu melakukan pemebntukan pada undang-undang. Dengan melalui DPR ini, maka aspirasi rakyat akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya akan diimplementasi yang disesuaikan dengan undang-undang yang akan dianggap menjadi representasi untuk rakyat banyak.

Anggaran

Yaitu fungsi yang digunakan sebagai menyusun RAPBN dalam suatu negara yang berasal dari singkatan Rancangan Anggaran Pendapatan Biaya Negara. DPR ini akan bekerja sama dengan Presiden dalam menyusun RAPBN.

RAPBN akan dijadikan undang-undang mengenai APBN yang telah disusun oleh DPR dengan bekerja sama pada Presiden.

Divisi khusus yang mengurusi anggaran negara merupakan panitia anggaran dalam susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengawasan

Pengawasan atau Controlling ini berfungsi sebagai representasi masyarakat mempunyai tugas dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan tugas ini dilakukan oleh lembaga eksekutif.

DPR memiliki wewenang untuk melakukan 2 hak yaitu hak interpelasi dan juga hak angket. Hal ini tentunya bertujuan dalam hal pengawasan terhadap lembaga eksekutif.

Untuk pemerintah eksekutif ini membutuhkan pengawasan yang khusus sebagai pelaksana undang-undang.

Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah eksekutif.

Nah, apabila sebuah lembaga tidak adanya sebuah pengawasan, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak menuntut kemungkinan penyalahgunaan dalam sebuah wewenang.

Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Setelah mengenal fungsi dibentuknya DPR ini, selanjutnya pada pembahasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Berdasarkan jenisnya, DPR ini mempunyai 9 hak pada tugasnya yaitu :

Hak Interpelasi

Hak Interpelasi adalah salah satu hak untuk mewujudkan aspirasi terhadap pemerintahan dengan menyertakan sebuah keterangan-keterangan.

Hak Angket

Hak Angket merupakan sala satu hak yang melakukan suatu penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah dan untuk pelaksanaan perundang-undangan.

Hak Menyatakan Pendapat

Maksud dari hak ini adalah hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan sebuah pendapat untuk menampung aspirasi dari seorang rakyat.

Hak Budget

Apabila dilihat dari namanya, hak ini untuk mengesahkan sebuah RAPBN menjadi APBN.

Hak Bertanya

Hak bertanya merupakan Hak yang dilakukan oleh lembaga DPR kepada Presiden ataupun bisa pada pemerintah dengan secara tertulis.

Hak Imunitas

Hak Imunitas merupakan suatu hak yang sudah tidak dapat di ganggu gugat dari keputusan yang dibuatnya di pengadilan.

Hak Petisi

Hak petisi adalah salah satu hak untuk anjuran dalam pertanyaan yang mengenai suatu masalah dan dapat mengajukan sebuah usulan.

Hak Inisiatif

Hak Inisiatif merupakan suatu hak untuk mengajukan usulan terhadap perancang perundang-undangan.

Hak Amandemen

Hak Amandedem ialah hak yang melakukan suatu rancangan undang-undang untuk melakukan suatu alat perubahan.

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Apabila ada sebuah hak tentunya ini berkaitan dengan kewajiban, maka dari itu berikut ini kewajiban DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) :

  • Menjaga kerukunan dan Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Memberikan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya dan pertanggungjawaban secara moral.
  • Menaati kode etik dan tata tertib.
  • mengamalkan Pancasila dan Memegang teguh.
  • Pengaduan masyarakat lainMenampung dan menindaklanjuti aspirasi.
  • Memberikan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya dan pertanggungjawaban secara moral.
  • Mentaati dan Menjalankan UUD RI Tahun 1945 sekaligus ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, itulah diatas yang saya bisa jelaskan kepada kalian mengenai lengkap suatu lembaga negara DPR. Semoga dapat menjadi refrensi sekaligus menambah wawasan ilmu dalam pengetahuan pendidikan kewarganegaraan. Sampai jumpa artikel lainnya yang lebih mendidik dan menarik lagi!