Tugas DPD: Wewenang, Hak dan Kewajiban

Tugas DPD
Tugas DPD

Kalimat.ID – Tugas DPD – Dalam materi pelajaran sekolah ada yatiu Pendidikan Kewarganeraan atau biasa dikenal dengan Ppkn atau Pkn. Materi ini sangat mempunyai peranan penting untuk memberikan penjelasan kepada seseorang bagaimana dan apa tujuan serta sejarah negara. Salah satunya pada lembaga yang ada di Indonesia yakni adalah DPD.

Apakah singkatan dari DPD itu? DPD ini berasal singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Nah, lembaga satu ini tentu dibentuk dengan mempunyai tujuan-tujung sebagaimana fungsinya. Pasalnya, pada setiap lembaga ini tentunya mempunyai tugas masing-masing termasuk Tugas DPD ini.

Oleh karena itu, saya kali ini akan mengulas mengenai “Tugas Kewenangan DPD Lengkap dengan Wewenang, Fungsi, Hak, dan Kewajibannya”. Pada artikel kali ini akan berguna buat adik-adik atau siapapun untuk mengenal lebih dalam mengenai Tugas DPD ini. Karena hanya di website ini kamu akan menemukan informasi yang bermanfaat dan menarik tentunya buat kamu mendalami pengetahuan.

Tugas DPD Lengkap Beserta Wewenang, Hak, dan Kewajibannya

Tahukah kamu apa itu DPD? Yaitu suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya berasal dari setiap provinsi masing-masing dan dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada setiap provnsi yang mempunyai jumlah yang salam.

Nah, dari semua jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini tidak Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI ini terdiri dari menjadi fungsi legislasi, pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana yang sudah tercantum, dan juga pertimbangan.lebih dari sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam bersidang ini, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD paling lama dalam satu tahun. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan susunan tataannya ini sudah tertulis pada undang-udang.

Dimana yang diatur dalam Pasal 22C Ayat 1,2 ,3, 4 UUD Negara RI 1945 Tujuan pembentukan DPD ini sebagai penampung aspirasi daerah agar memiliki sistem kenegaraan Indonesia untuk menjadi wakil aspirasi masyarakat dalam keputusan.

Setelah mengetahui penjelasan diatasn, Apa sih Tugas DPD (Dewan Perwakilan Daerah) itu sendiri ?

Tugas DPD dan Wewenang

Tugas DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ini juga hampir sama yang mempunyai keterkaitan pada lembaga-lembaga negara lainnya. Sebagaimana salah satunya DPR misalnya pun mempunyai beberapa tugas. Oleh Karena itu, menurut UU No. 27 Tahun 2009 ini menyebutkan bahwa Tugas DPD dan Wewenangnya adalah sebagai berikut :

  1. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, penggabungan dan pembentukan serta pemekaran, hubungan daerah dan pusat. Selain itu tugas DPD ini ternyata mempunyai keterkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Tugas yang kedua adalah mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan sama dengan nomer yang pertama.
  3. Dalam pemilihan anggota BPK ini, DPD wajib memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  4. Ikut dalam membahas bersama DPR dan juga Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan yang sudah tercantum pada Undang-Undang.
  5. Sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN inilah salah satu tugas DPD dalam menerima hasil pemeriksaan atas keuangan BPK.
  6. Membahas mengenai ajuan dalam rancangan undang-undang yang ikut serta bersama DPR dan Presiden.
  7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang mengenai otonomi daerah, pelaksanaan APBN, Pendidikan, pajak, agama, dan masih banyak lagi.
  8. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, agama, dan juga pendidikan. rancagan undang-undang tentang APBN

Tugas DPD Utama

Tugas utama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu :

  • Menjalankan Undang-Undang tentang otonomi daerah dan melakukan pengawasan.
  • Membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah serta melakukan pengajuan.
  • Memberikan pertimbangan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pepajakan, pendidikan dan juga agama. Selain itu pula memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK dan RAPBN.

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD RI ini terbagi menjadi fungsi legislasi. Dimana pada fungsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Fungsi legislasi mempunyai tugas wewenang yaitu Ikut membahas RUU dan bisa mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada DPR.
  • Fungsi Pertimbangan ini pun mempunyai wewenang yakni Memberikan pertimbangan kepada DPR.
  • Fungsi pengawasan ini dengan fungsi wewenangnya adalah Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK dan bisa melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Hal tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Catatan :

Bidang Terkait : Otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber ekonomi lainnya, Perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemekaran dan pembentukan, dan Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sepeti : Pajak, agama, dan juga pendidkan.

Hak dan Kewajiban DPD

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ini pun mempunyai hak dan kewajiban sebaimana yang sudah tercantum pada undang-undang. Untuk itu, berikut akan saya jelaskan mengenai hak dan kewajiban DPD dibawah ini!

Hak DPD (Dewak Perwakilan Daerah)

Dalam menjalankan fungsinya, tugas dan juga kewenangannya DPD baik pada kelembagaan ataupun perorangan ini bisa menggunakan hak yang dipunya. Berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR dan DPD ini pun mempunyai hak diantaranya adalah :

  1. Hak keuangan administratif.
  2. Hak bertanya
  3. Hak protokoter.
  4. Hak memberkan usul dan pendapat.
  5. Hak imunitas.
  6. Hak memilih dan dipilih.
  7. Hak membela diri.

Setelah mengetahui hak DPD, lantas apa sih kewajiban DPD itu ? Berikut penjelasannya !

Kewajiban DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Pada pasal 233 yang tercantum pada undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewna Perwakilan Daerah ini diterangkan bahwa menjalankan tugas DPD dan kewenangannya ini memiliki kewajiban. 7 Kewajiban DPD yaitu sebagai berikut:

Melakukan tindak lanjut dan menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, memberikan pertanggungjawabkan secara moral, politis terhadap masyarakat di daerah yang diwakilinya serta pengaduan masyarakat sekitar.

  1. Mengamalkan pancasila dan juga memegang teguh
  2. Menjaga etikan dan norma yang berkaitan dengan kerja dalam lembaga lain.
  3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Menaati tata tertib dan kode etik.
  5. Mempertahankan keutuhan NKRI dan memelihara kerukunan nasional. Mengutamakan terlebih dahulu untuk kepentingan negara diatas kepentingan yang lainnya termasuk Pribadi.

Berbicara mengenai kewajiban diatas tersebut, hal ini mempertegas fungsi politik legislatif yang meliputi seperti Anggota DPD RI yang meliputi legislasi, representasi, dan juga pengawasan yang mempunyai ciri dengan sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih.

Sifat tersebut ialah mandat rakyat kepada anggota atau disebut dengan otoritatif. Disamping itu bahwa ciri sifat binding atau ikatan adalah ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan. Selain itu pula bahwa adanya keterpihakan pada rakyat daerah.

Nah, itulah diatas yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ini. Semoga dengan adanya artikel ini dapat menambah pengetahuan dalam mengenal apa saja tugas dan tujuan pembentukan lembaga di sebuah negara Indonesia. Tunggu artikel selanjutnya yang lebih mendidik dan sampai jumpa.