Isi Perjanjian Renville dan Dampaknya Bagi Indonesia

Isi Perjanjian Renville
Collectie / Archief ANP scans (ANP 222) Beschrijving IND-480117-BATAVIA: Door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd een commissie van goede diensten ingesteld. Deze commissie had tot taak de de onderhandelingen tussen Nederland en de Republikeinen weer op gang te brengen. Deelnemers waren Australië, België en de Verenigde Staten. Aan boord van het Amerikaanse oorlogschip USS 'Renville' vonden de besprekingen plaats (foto). Op 17 januari 1948 sloten de partijen een nieuwe overeenkomst, die in grote lijnen overeenkwam met het bereikte accoord van Linggadjatti. Als gevolg van de 'Renville' overeenkomst werden veel gevangen genomen TNI-strijders overgedragen aan de republikeinse autoriteiten. Op de foto de Amerikaanse afgevaardigde aan het woord. ANPFOTO/LVD. 17-01-1948 Datum 17-01-1948 Locatie Batavia Fotograaf LVD

Kalimat.ID –  Isi Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Disebut sebagai Perjanjian Renville karena perundingan dilakukan di atas geladak kapal USS Renville dari Amerika Serikat.

Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Belgia, Australia serta Amerika Serikat. Faktanya banyak hasil dan isi Perjanjian Renville yang merugikan bagi pihak Indonesia.

Kali ini saya akan membahas mengenai Perjanjian Renville yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, mulai dari sejarah, latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tokoh yang terlibat, hasil dan isi perjanjian Renville,tujuan serta dampak yang ditimbulkannya. Agar lebih jelas mari kita simak penjelasannya dibawah ini.

Sejarah Terjadinya Perjanjian Renville

perjanjian renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian yang terjadi untuk menghentikan Agresi Militer Belanda I. Perjanjian ini terjadi di sebuah kapal Amerika yang bernama Renville. Perundingannya dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini juga terjadi atas desakan dari dewan keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB yang mendesak agar dihentikannya konflik tembak menembak antara Indonesia dan Belanda.

Oleh sebab itu Dewan keamanan PBB membentuk komisi yang dinamakan Komisi Tiga Negara atau KTN sejak agustus 1947. Komisi ini bertugas untuk mencari dan meminta pendapat dari Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan perselisihannya.

Indonesia dan Belanda dipersilahkan memilih setiap perwakilan untuk Komisi Tiga Negara ini. Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota komisi, sementara Belanda meminta Belgia, dan kedua negara KTN ini meminta Amerika Serikat sebagai penengah. Australia sendiri diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeenland dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham.

Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta. Tempat ini dipilih oleh Indonesia dan Belanda karena dianggap sebagai tempat yang netral tidak memihak manapun. Delegasi yang dikirim Indonesia untuk perjanjian ini adalah, Mr. Amir Sjarifuddin, Ai Sastroamidjojo, dr Tjoa Siek len, H.A. Salim, Mr. Nasrun, Sutan Sjahrir, dan dua anggota cadangan yaitu Ir. Djuanda dan Setiadjit dan disertakan dengan 32 penasihat.

Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmojo, Dr. P.J. Koets, Mr. H.A.L. van Vredenburgh, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Tjiong, Mr. A.H. Ophuyzen, dan A. Th. Baud. Setelah selesai, perdebatan yang berlangsung dari tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville.

Latar Belakang Perjanjian Renville

perjanjian renvile

Salah satu tujuan utama dari perjanjian Renville adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda yang menyangkut perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda sebelumnya yang menyangkut kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh kedua belah pihak, namun perjanjian ini dilanggar oleh pihak Belanda sendiri.

Dalam perjanjian Linggarjati, pihak belanda dianggap melanggar perjanjian yang telah mencapai kesepakatan dan di tandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Mengapa dapat terjadi, karena pada tanggal 20 Juli 1947, pihak Belanda menyatakan bahwa mereka sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati.

Dan juga, pihak belanda melakukan penyerangan terhadap Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947, kemudian penyerangan itu di kenal dengan peristiwa Agresi Militer Belanda I. Kondisi tersebut disebabkan karena terjadinya perbedaan penafsiran antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai isi dan kesepakatan perjanjian Linggarjati.

Perbedaan penafsiran tersebut menyangkut keinginan Belanda untuk membentuk negara federasi Indonesia yang ditolak oleh pihak Indonesia. Memang isi perjanjian Linggarjati ke 4 terdapat kesepakatan mengenai Indonesia dalam bentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi anggota Commonwealth atau persemakmuran Indonesia Belanda, namun tidak ada kesepakatan mengenai pembentukan negara federasi. Sehingga keinginan Belanda dianggap melanggar perjanjian Linggarjati, dan kemudian di tolak oleh pihak Indonesia karena dianggap akan merugikan pihak Indonesia.

Serangan Agresi Militer Belanda I terhadap wilayah Indonesia mendapatkan kecaman berat dari dunia Internasional, terutama dari negara-negara Timur Tengah dan Liga Arab dimana negara-negara tersebut telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonesia. Kondisi tersebut kemudian mengundang reaksi dari (Persatuan Bangsa-Bangsa) PBB sebagai salah satu dari Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara pihak Belanda dan pihak Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1947. Oleh sebab itu, Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memberikan perintah pemberhentian serangan atau gencatan senjata pada 5 Agustus 1947.

Situasi yang diadakan diikuti dengan usulan Amerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa perselisihan yang berlangsung antara Belanda dan Indonesia akan diselesaikan secara damai melalui Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Agustus 1947.

Penyelesaian yang dimaksud diselesaikan melalui adanya pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Belgia sebagai pilihan Belanda, Australia dari pihak Indonesia, dan Amerika Serikat yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perselisihan kedua belah pihak semakin rumit ketika pihak Belanda mengumumkan pembentukan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda.

Dengan adanya (Komisi Tiga Negara) atau KTN, akhirnya pihak Indonesia dan pihak Belanda setuju untuk bertemu dalam satu meja perundingan. Perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda pertama kali di mulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, sehingga kemudian perundingan tersebut disebut sebagai perundingan Renville yang menghasilkan sebuah perjanjian yaitu perjanjian Renville.

Perundingan tersebut dihadiri oleh beberapa delegasi dari kedua belah pihak, dimana akhirnya menghasilkan beberapa saran dari KTN. Beberapa saran tersebut seperti kesepakatan pemberhentian tembak-menembak atau adanya genjatan senjata terutama di sepanjang garis Van Mook, serta pembentukan daerah kosong militer.

Setelah melalui beberapa perundingan akhirnya perjanjian Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948, dan kemudian menghasilkan intruksi resmi adanya genjatan senjata pada tanggal 19 Januari 1948.

Kapan Terjadinya Perundingan Renville?

perjanjian renville

Untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, pada akhirnya diadakanlah Perundingan Renville untuk menyelesaikan konflik diantara kedua negara tersebut. Tempat perundingan dilakukan di tempat netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Waktu pelaksanaan perjanjian ini dilangsungkan sejak tanggal 8 Desember 1947 serta penandatanganan perjanjian Renville dilakukan tanggal 17 Desember 1948.
Tokoh Perjanjian Renville

Sebagai salah satu perjanjian untuk menghentikan serangan dari Belanda terhadap Indonesia dan konflik berkelanjutan, perjanjian Renville memiliki beberapa tokoh penting dalam proses dan juga pelaksanaannya. Tanpa tokoh-tokoh penting tersebut, perselisihan antara Indonesia dan Belanda akan terus berlanjut dan sulit menemukan titik terang bagi kedua belah pihak tersebut.

Sebelum kita menuju ke isi perjanjian Renville mari kita simak dahulu tokoh penting yang terlibat didalam perjanjian Renville. Di bawah ini beberapa tokoh perjanjian Renville yang terdiri dari pihak Indonesia, pihak Belanda, dan tokoh penengah kedua belah pihak.

1. Tokoh Perjanjian Renville dari Pihak Indonesia

Perjanjian Renville di lakukan di bawah kabinet Amir Syarifuddin, setelah tahun 1947 kabinet Sjahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno sebagai reaksi terhadap gagalnya perjanjian Linggarjati yang merugikan pihak Indonesia. Setelah jatuhnya kabinet Sjahrir, kemudian Presiden Soekarno menunjuk Amir Syarifuddin untuk menyusun kabinet yang baru dalam rangka menghadapi perundingan pihak Belanda.

Susunan delegasi dalam menghadapi perundingan Renville ini terdiri dari:
– Ketua : Amir Syarifudin
– Wakil Ketua : Ali Sastroamijoyo
– Anggota : Dr. Tjoa Siek Len, H.A Salim, Mr.Nasrun, dan Sutan Sjahrir
– Cadangan : Ir. Djuanda dan Setiadjid, serta 32 orang penasehat

Walaupun kabinet Amir Syarifudin berhasil meredam konflik antara pihak Indonesia dan pihak Belanda, namun isi perjanjian Renville ternyata tetap mendapat tentangan yang menimbulkan adanya mosi tidak percaya kepada kabinet Amir Syarifuddin. Kondisi tersebut akhirnya mengantarkan Amir Syarifuddin untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948.

2. Tokoh Perjanjian Renville dari Pihak Belanda

Permainan strategi dari pihak Belanda bukan hanya menyangkut keputusan sepihak mengenai batas wilayah Indonesia namun juga menyangkut tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville ini. Dimana pihak Belanda menunjuk orang Indonesia dan bukan orang kewarganegaraan Belanda sebagai ketua delegasi Belanda dalam perundingan Renville.

Orang yang terlibat dalam perundingan tersebut adalah R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo, dimana menurut berbagai sumber dianggap sebagai salah satu pengkhianat Indonesia karena keputusannya untuk lebih memihak Belanda hingga membantu Belanda dalam upaya memecah belah kesatuan Indonesia. Bukan hanya pemimpin delegasi Belanda yang merupakan orang Indonesia, tetapi beberapa anggotanya juga merupakan orang dari pihak Indonesia. Berikut ini tokoh-tokoh dari pihak Belanda yang terlibat dalam perjanjian Renville meliputi:

– Ketua : R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo
– Wakil Ketua : Mr. H.A.L. van Vredenburgh
– Anggota : Dr. P.J. koest, Mr. Dr. Chr. Soumokil, Pangeran Kartanegara, dan Zulkarnain

Adapun pemilihan orang Indonesia sebagai perwakilan delegasi Belanda merupakan suatu strategi dari Belanda dalam upaya pembuktian adanya pengaruh secara penuh Belanda di wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui perwakilan Belanda dalam perjanjian Renville yang terdiri dari beberapa orang Indonesia, sehingga Belanda ingin membuktikan pada dunia bahwa pengaruh Belanda sudah mengakar di Indonesia.

3. Tokoh Penengah Perjanjian Renville

Tokoh penengah dalam perjanjian Renville di ambil dari delegasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, dimana sejak awal telah mengeluarkan suatu resolusi yang menyatakan bahwa konflik antara Belanda dan Indonesia akan diselesaikan secara damai melalui Dewan Keamanan PBB.

Dengan adanya resolusi tersebut kemudian dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang kemudian mengirimkan salah satu orang dari masing-masing negara sebagai perwakilan dan tokoh penengah dalam berlangsungnya perundingan dan perjanjian Renville antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Berikut ini beberapa tokoh penengah dari KTN didalam perjanjian Renville:

– Ketua: Frank Graham, sebagai perwakilan dari Amerika Serikat. Merupakan salah satu negara KTN yang sama-sama dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak Indonesia dan Belanda.
– Anggota: Richard Kiry perwakilan dari Australia sebagai delegasi dari Indonesia, dan Paul Van Zeeland dari Belgia sebagai delegasi dari Belanda.

Ketiga tokoh tersebut dipilih terlepas dari idealisme masing-masing untuk menghadapi ketidaktegasan dan ketiadaan niat untuk berdamai dari kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda, demi mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan. Dengan hadirnya tokoh penengah diatas perundingan antara Indonesia dan Belanda berlangsung dengan baik hingga menghasilkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Apa Isi Perjanjian Renville?

Ada beberapa poin penting dari isi perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Di bawah ini merupakan 8 poin hasil dan isi perjanjian Renville.

1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera.
2. Disepakatinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)
4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)
5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia Belanda
6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum Republik Indonesia Serikat dibentuk
7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan konstituante Republik Indonesia Serikat
8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

Tujuan Isi Perjanjian Renville di Indonesia

Pada awalnya, isi perjanjian Renville yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda dilakukan dengan beberapa tujuan yang akan dicapai. Tujuan Isi perjanjian Renville di Indonesia berbeda dengan tujuan perjanjian Linggarjati yang bertujuan untuk memberi pengakuan secara hukum atau secara de facto pada kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Isi Perjanjian Renville memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kecil di wilayah Indonesia

Bagi Belanda, tujuan perjanjian Renville di Indonesia yang paling utama adalah untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah sebuah negara kecil yang berada di wilayah Indonesia.

Selain itu, pasca Agresi Militer Belanda I Belanda telah berhasil menduduki beberapa wilayah yang pada akhirnya diklaim oleh Belanda. Belanda juga menetapkan batas yang jelas antara wilayah Indonesia dan wilayah Belanda dengan garis Van Mook. Nama Van Mook diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada saat itu, nama lengkapnya yaitu Hubertus Van Mook. Garis Van Mook ini membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit.

2. Mendirikan negara persemakmuran di Indonesia

Dengan adanya perjanjian Renville, Belanda berupaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. Belanda akan mengakui kedaulatan negara Indonesia hanya jika Indonesia menjadi sebuah negara persemakmuran Belanda yang pada awalnya disebut dengan uni Indonesia – Belanda. Oleh sebab itu, meskipun Indonesia telah mendapat kemerdekaannya, Belanda tetap bisa memegang kendali terhadap negara persemakmuran yang ada di wilayah Indonesia.

3. Menghentikan pertikaian pasca perjanjian Linggarjati

Bagi Indonesia, salah satu tujuan perjanjian Renville di Indonesia adalah untuk menyelesaikan masalah – masalah yang ada setelah gagalnya perjanjian Linggarjati dan meletusnya Agresi Militer Belanda I. Tujuan ini juga yang melatarbelakangi Komisi Tiga Negara untuk menggelar perundingan yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda. Salah satu masalah yang timbul adalah perebutan kekuasaan atas beberapa daerah di Indonesia. Dengan adanya perjanjian Renville, pemerintah Indonesia mengharap kejelasan status wilayah – wilayah tersebut.

4. Menghindari perang dan kerugian yang lebih besar

Tujuan perjanjian renville bagi pihak Indonesia sendiri adalah untuk menghindari meletusnya perang yang lebih besar dari Agresi Militer Belanda I. Agresi militer yang pertama sudah menimbulkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Selain Indonesia kehilangan pasukan dan mengalami kerugian negara, Indonesia juga kehilangan beberapa wilayahnya yang sangat potensial.

Dampak Perjanjian Renville

Isi perjanjian Renville lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Misalnya wilayah Indonesia yang semakin berkurang dan banyak dikuasai oleh Belanda. Berikut beberapa dampak perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia.

1. Semakin menyempitnya wilayah Indonesia karena sebagian wilayahnya telah dikuasai oleh pihak Belanda
2. Lengsernya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap merugikan dengan menjual negara terhadap pihak Belanda
3. Indonesia harus menarik mundur pasukannya di luar wilayah kekuasaan yang telah disepakati
4. Belanda melakukan blokade ekonomi pada Indonesia
5. Upaya untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat beberapa negara boneka seperti negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur dan negara Jawa Timur

Demikian yang dapat saya bahas mengenai Isi Perjanjian Renville, mulai dari sejarah, latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tokoh yang terlibat, hasil dan isi perjanjian Renville,tujuan serta dampak yang ditimbulkannya. Semoga artikel ini dapat membantu anda.