Beranda Pendidikan 10 Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Tujuan dan Latar Belakang

10 Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Tujuan dan Latar Belakang

Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin

Kalimat.ID – Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin – Sebelumnya telah ada banyak jenis sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya adalah sistem demokrasi terpimpin.

Yang mana, di kala itu demokrasi terpimpin pernah dilaksanakan ketika Indonesia tengah berada dalam status darurat. Pada masa penggunaan sistem demokrasi terpimpin terjadi banyak penyimpangan, sehingga namanya hingga saat ini menjadi fenomenal.

Sebagai, masyarakat di masa kini, tentu Anda ingin mengetahui lebih banyak seputar pengertian hingga ciri ciri demokrasi terpimpin, karenanya di sini akan diulas secara tuntas.

Sebagaimana dengan namanya, demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan predensil, yakni penguasaan negara dipegang oleh pemimpin tunggal / presiden. Sementara, rakyat hanya berupa atribut yang dianggap sebagai pion atau anak buah saja.

Dulunya, sistem demokrasi terpimpin ini digunakan untuk mengatasi permasalah terberat, dimana rakyat dan wakil rakyat kurang berperan aktif dalam mengambil keputusan atas setiap permasalahan negara Indonesia yang terjadi di kala itu.

Seharusnya, di kala itu demokrasi terpimpin dijalankan oleh sebuah management pemerintahan yang memiliki landasan otokrasi, yakni dengan sistem kepemimpinan yang harus mengikuti landasan dari pancasila dan memprioritaskan adanya mufakat dan gotong-royong dalam setiap perkembangannya.

Namun, pada saat itu sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan di Indonesia sedikit melenceng dari apa yang seharusnya, sehingga memberikan dampak yang kurang baik, terutama berimbas buruk kepada rakyat.

Untuk pertama kalinya, sistem demokrasi terpimpin diperkenalkan dan diterapkan pada sidang konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 1956. Dari diberlakukan sistem demokrasi tersebut, kemudian lahirlah dektit presiden yang disahkan pada 5 Juli 1959. Isi dari dektit presiden tersebut, diantaranya:

– Konstituante telah resmi dibubarkan
– UUD yang dibentuk pada tahun 1950 sudah tak lagi digunakan lagi
– UUD 1945 diberlakukan kembali
– Terbentuknya MPRS dan DPAS

Bukan hanya itu saja, selain itu juga terdapat 2 landasan yang paling mendasar yang turut diterapkan untuk pemerintahan presidensil pada saat berlangsungnya sistem demokorasi terpimpin. Adapun diantaranya, yakni meliputi:

1. Presiden mendapatkan kedudukan yang paling mutlak dan yang terpenting dalam negara, yakni sebagai pimpinan kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara

2. Dalam melaksanakan setiap tugas dan perannya, presiden akan dibantu oleh para menteri

Dari sini, sudah dapat disimpulkan bahwa ketika diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, di kala itu pasti terjadi adanya simbolisasi yang kuat dan sangat mutlak terhadap sistem penguasan yang eksekutif.

Walaupun di atas, pengertian dan ciri ciri demokrasi terpimpin tidak dijelaskan secara gamblang, namun pastinya Anda telah berhasil untuk mengambil kesimpulan sendiri.
Akan tetapi, daripada hanya sekedar menyimpulkan saja, di sini akan diberikan penjelasan yang jauh lebih lengkap.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Definisi dari demokrasi terpimpin itu sendiri adalah, sebuah sistem pemerintahan yang menganut segala kebijakan dan keputusan yang dijalankan serta hanya diambil oleh satu orang saja, yakni pemimpin pemerintahan berada di tangan presiden.

Nama lain / istilah lainnya adalah sistem demokrasi terkelola. Sebab, hanya dijalankan dan dikelolah oleh penguasa tunggal, yakni oleh presiden. Sementara, rakyat sama sekali tidak memiliki peran apapun terhadap seluruh keputusan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Tujuan Dibentuk dan Dibelakukannya Sistem Demokrasi Terpimpin:

– Difungsikan sebagai pengganti demokrasi liberal yang sebelumnya dianggap tidak stabil dan tidak sesuai dengan kepribadian negara Indonesia
– Difungsikan untuk meningkatkan sistem kekuasaan presiden yang sebelumnya hanya berperan sebagai kepala negara, kini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan Indonesia.

Semula masyarakat / rakyat Indonesia sangat berharap sekali, dengan diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, mereka mengharapkan perubahan yang positif, yakni agar kehidupan rakyat dapat menjadi sejahtera.

Namun kala itu, harapan rakyat pupus sudah. Sebab, walaupun terdapat dampak positif, tetapi banyak juga dampak negatif yang cenderung merugikan rakyat Indonesia ketika diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Pada era orde lama, tepatnya sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, terdapat dampak positif dan dampak negatif setelah diterapkannya sistem demokrasi terpimpin.

1. Dampak Positif Dari Sistem Demokrasi Terpimpin

– Negara dapat mengatasi dan terhindar dari krisis serta perpecahan yang tak kunjung selesai
– Dikembalikan lagi UUD 1945 sebagai landasan sekaligus pendoman dalam melaksanakan sistem pemerintahan negara
– Menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara, yang kala itu pertama kalinya dibentuk adalah : DPAS dan MPRS

2. Dampak Negatif Dari Sistem Demokrasi Terpimpin

– Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi negara yang lain mempunyai kekuasaan yang paling tinggi, sehingga mereka lebih leluasa dan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
– Diberlakukannya Dwifungsi Militer, sehingga para militer Indonesia pun dapat turut serta dalam urusan politik
– Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin memberikan pengaruh besar dalam situasi politik, sehingga banyak terjadinya gerakan-gerakan pemberontakan rakyat, dengan tujuan penolakan.
– Maraknya tindakan korupsi di kalangan militer dan birokrat yang sangat merugikan pendapatan negara, karena mengalami penurunan secara drastis.
– Terjadinya inflasi yang parah yang berakibat fatal terhadap kondisi perkonomian di negara Indonesia.

Dibandingkan dengan dampak positifnya, ternyata dampak negatifnya jauh lebih banyak setelah diterapkannya sistem demokrasi terpimpin ini.

Namun, sebelum menginjak pada pembahasan ciri ciri demokrasi terpimpin, apakah Anda tidak ingin mengetahui tentang latar belakang terjadinya sistem pemerintahan yang satu ini?

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Pada awalnya, wakil presiden Dr. H. Muhammad Hatta mengeluarkan deklarasi yang menganjurkan agar dibentuknya partai-partai politik. Deklarasi tersebut mendapat banyak dukungan dari rakyat Indonesia, sehingga di masa itu terbentuklah 40 partai politik.

Akan tetapi, keberadaan dari partai-partai tersebut tidak berfungsi sesuai harapan, karena mereka tidak dapat memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia. Kehadiran dari partai-partai politik tersebut justru menyebabkan terjadinya perpecahan pemerintahan, sehingga beberapa kabinet yang telah dibentuk hanya bisa bertahan kurang dari 2 tahun saja.

Presiden Soekarno kala itu sangatlah perihatin dengan hal tersebut, kemudian dia mencetuskan sistem demokrasi terpimpin, dengan beberapa alasan sebagai berikut ini:

– Demokrasi Liberal yang kala itu masih diterapkan terlihat sangat mempegaruhi keamanan nasional karena memang terlalu banyak menimbulkan gerakan sparatis yang membuat keadaan negara menjadi tidak stabil.

– Akibat terlalu sering dilakukannya pergantian kabinet, sehingga sering mengakibatkan timbulnya berbagai program ekonomi yang telah dirancang namun tidak bisa dijalankan dengan baik.

– Terjadinya kegagalan konsituante dalam perumusan UUD baru sebagai pengganti UUD sementara tahun 1950.

Ciri ciri Demokrasi Terpimpin Pada Sistem Pemerintahan

Mulai dari pengertian, tujuan, dampak hingga latar belakang dari demokrasi terpimpin sudah Anda ketahui. Selanjutnya, yang tak boleh sampai ketinggalan ialah, informasi seputar ciri ciri demokrasi terpimpin.

1. Didominasi Oleh Kekuasaan Presiden

Penyebab atau akar permasalahan dari penyimpangan sistem demokrasi terpimipin, ialah dikarenakan adanya asas presidensil yang dianut. Sebab, sistem demokrasi yang satu ini memang menempatkan kekuasan presiden di atas segala-segalanya pada sistem pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain, presiden yang dikala itu yang sedang menjabat, yakni Ir. Soekano memegang kekuasaan yang paling tinggi.

Itulah yang memicu terjadinya kesenjangan permasalahan yang makin merajalela. Bahkan, setiap permasalahan yang ada juga berpengaruh dalam setiap kinerja pemerintahan dan sistem kerja kabinet Republik Indonesia di waktu itu.

Sebab, ketika presiden dinyatakan sebagai seseorang yang paling berkuasa, maka dia akan lebih mudah dapat menyingkirkan segala dampak yang dianggap bertentangan pada sistem pemerintahan dan sistem politik yang tengah dijalankan.

2. Gerakan Partai Politik Menjadi Terbatasi

Setelah demokrasi terpimpin diresmikan sebagai sistem pemerintahan yang baru, maka itulah awal dimana partai politik tidak memiliki kebebasan, karena pergerakannya memang dibatasi.

Bukan hanya itu saja, bahkan di masa dilaksanakan sistem demokrasi terpimpin, pengambilan jabatan tidak diambil dari anggota partai politik, karena peran partai politik hanya untuk mendukung kekuasan presiden dan segala kebijakannya.

3. Memperkuat Peranan Militer

Ciri ciri demokrasi terpimpin yang kala itu juga sangat terlihat jelas, ialah peranan militer yang lebih diperkuat. Kekuatan militer dioptimalkan dengan menambah benteng pertahanan dan dibekali dengan senjata yang lebih mendukung. Bahkan, kemiliteran dalam sistem deokrasi pemimpin juga menguasai komando dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.

4. Paham Komunis Yang Semakin Berkembang

Dikarenakan terdapat dasar-dasar dari perkembangan landasan dari demokrasi terpimpin, memberikan dampak pada perkembangan partai komunis yang sangat cepat. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dan PKI. Yang mana, PKI juga berjasa, karena kala itu telah menobatkan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

5. Pers yang Tidak Bebas dan Terkekang

Pada masa diberlakukannya demokrasi terpimpin, terdapat beberapa oknum yang telah membatasi dan menyegel kebebasan pers untuk menyalurkan setiap aspirasi serta kegiatan politik yang tengah berlangsung, karena kala itu bangsa Indonesia terkenal dengan negara yang menutup diri dalam berbagai pemberitaan pers.

6. Sistem Sentralisasi yang Tidak Merata

Yang khas sebagai ciri ciri demokrasi terpimpin di masa itu adalah tidak meratanya sistem sentralisasi, sehingga terjadi banyak sekali penyimpangan seperti, peranan partai politik yang semakin tidak jelas, melemahnya partai politik dan lain sebagainya.

7. Melanggar Prinsip Negara

Seperti yang sudah kita ketahui, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin memang meninggalkan banyak sejarah buruk bagi bangsa Indonesia, salah satunya berimbas pada pelanggaran prinsip negara.

Sebab, di kala itu kebabasan dan kehakiman negara memang dipegang oleh presiden, yang memang bertentangan dengan prinsip landasan negara UUD 1945 nomor 19 yang menyatakan bahwa, presiden tidak boleh selalu ikut campur dalam setiap urusan negara, karena baik rakyat dan sistem pmerintahan memiliki peranannya masing-masing.

8. Menurunnya Hak Asasi Manusia (HAM)

Dikarenakan terdapat pengekakangan terhadap kebebasan pers, maka hal tersebut berimbas buruk pada penurunan HAM. Sebab, setiap hak asasi setiap individu selalu dibatasi dengan setiap keputusan dan ketetapan Sang Presiden.

9. Terdapat Batas Wewenang yang Tinggi

Pada masa diberlakukannya demokrasi terpimpin, di kala itu presiden memagang setiap jenis kekuasaan, sehingga presiden dapat dengan bebas mengambil berbagai keputusan tanpa perlu bertanya kepada siapa pun.

10. Peran Presiden yang Diutamakan

Yang harusnya setiap keputusan dilakukan dengan bermusyawarah dan terbuka dengan rakyat, namun akibat diberlakukannya demokrasi terpimpin ini yang selalu mengutamakan peran presiden, sehingga menimbulkan banyak sekali penyimpangan.

– Setiap pimpinan dari lembaga tinggi negara (DPR dan MPR) memiliki tingkat kedudukan yang setara dengan menteri.

– Terdapat kasus pembubaran lembaga DPR yang dilakukan oleh Presiden hanya karena terjadinya penolakan RAPBN. Padahal, di dalam UUD tertulis jelas bahwa DPR tidak boleh dibubarkan oleh presiden, apalagi jika hanya disebabkan karena adanya penolakan RAPBN.

Yang ada dari ciri ciri demokrasi terpimpin ini merupakan tindakan penyimpangan. Sebab, sistem pemerintahan dan segala sesuatunya ditentukan oleh presiden, yang kala itu setiap keputusan dari presiden memang tidak dapat diganggu gugat sedikit pun.